GICS perkuat persiapan Paket Legislatif perbarui kerangka hukum keamanan siber
DILI, 10 Maret 2026 (TATOLI) — Kelompok Kerja Antar Kementerian Keamanan Siber (GICS- O Grupo de Trabalho Interministerial de Cibersegurança) melakukan pertemuan untuk menganalisis kontribusi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam kelompok tersebut, dalam rangka mempersiapkan Paket Legislatif Keamanan Siber yang bertujuan untuk memperbarui kerangka hukum keamanan siber di Timor-Leste.
Dalam pertemuan yang diadakan di Kantor Pemerintah, Selasa (10/03) itu dipimpin Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira, yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja GICS dengan dihadiri anggota Pemerintah dan para pemimpin lembaga negara terkait yang memiliki tanggung jawab di bidang keamanan siber.
Pertemuan Kelompok Kerja GICS itu dilakukan untuk melakukan analisis terperinci atas kontribusi yang disampaikan oleh entitas anggotanya, dalam kerangka persiapan paket legislatif keamanan siber.
Dalam laman Kementerian Kabinet Dewan Menteri yang diakses Tatoli, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut melanjutkan proses koordinasi antar kementerian yang sedang berlangsung dan pekerjaan yang dilakukan pada Februari 2026, di mana kontribusi khusus disampaikan mengenai aspek hukum, kelembagaan, dan operasional keamanan siber.
Disebutkan bahwa, pekerjaan yang sedang berlangsung juga mengikuti presentasi pendahuluan yang disampaikan oleh Menteri Kabinet Dewan Menteri pada rapat Dewan Menteri tanggal 04 Maret 2026, di mana diajukan proposal untuk membuat Paket Legislatif Siber yang bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan nasional di bidang ini.
Paket Legislatif Keamanan Siber bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sistem informasi, melindungi infrastruktur penting dan layanan esensial, memerangi kejahatan yang dilakukan di lingkungan digital, dan mempromosikan penggunaan ruang siber yang aman dan bertanggung jawab oleh warga negara, bisnis, dan lembaga publik.
Dimana, di antara langkah-langkah yang dipertimbangkan juga adalah pembentukan mekanisme kelembagaan yang didedikasikan untuk koordinasi strategis dan respons operasional terhadap insiden keamanan siber, serta instrumen untuk kerja sama nasional dan internasional di bidang ini.
Selama pertemuan tersebut, kontribusi sektoral yang disampaikan oleh anggota kelompok kerja dipresentasikan dan disistematiskan. Diskusi teknis berfokus pada penyesuaian hukum dan prosedural utama yang diusulkan, kompetensi kelembagaan entitas yang terlibat, definisi konsep dan klasifikasi kejahatan, mekanisme kerja sama internasional dan berbagi data, serta ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan pelapor pelanggaran.
Kontribusi sektoral tersebut kini akan dikumpulkan oleh Kantor Pengembangan Kebijakan Publik Strategis dari Kepresidenan Dewan Menteri dan diintegrasikan ke dalam paket legislatif keamanan siber yang diusulkan, untuk ditinjau dan divalidasi pada pertemuan Kelompok Kerja berikutnya.
GICS terdiri dari Menteri Kabinet Dewan Menteri, sebagai pemimpin Kelompok kerja, Menteri Perhubungan dan Komunikasi, dan Menteri Kehakiman.
Kelompok Kerja Antar Kementerian Keamanan Siber terdiri dari anggota Pemerintah dan para pemimpin lembaga negara, termasuk Menteri Kabinet Dewan Menteri, sebagai pemimpin kelompok kerja GICS, dengan anggota kelompok kerja yaitu, Menteri Perhubungan dan Komunikasi, Miguel Manetelu, Menteri Kehakiman, Sergio Hornai, Direktur Jenderal Badan Intelijen Nasional, Longuinhos Monteiro sebagai koordinator teknis, dan Direktur TIC Timor, sebagai wakil koordinator teknis, di entitas nasional terkait lainnya yang memiliki keahlian di bidang keamanan, keadilan, komunikasi, dan pengawasan keuangan.
Sebelumnya, pada 04 Maret 2026, Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira dalam rapat Dewan Menteri, telah mempresentasi usulan pembuatan Paket Legislatif Keamanan Siber.
Dimana, berdasarkan hasil rapat Dewan Menteri yang diakses Tatoli, menyebutkan, Menteri Agio Pereira, mempresentasi bahwa pembuatan Paket Legislatif Keamanan Siber, bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan nasional di bidang ini, termasuk penetapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan pengesahan rezim hukum yang berkaitan dengan keamanan siber, layanan digital, kejahatan siber, dan perlindungan pelapor pelanggaran.
TATOLI
