La’o Hamutuk apresiasi rencana Pemerintah akan batalkan Proyek Pelican Paradise

DILI, 03 April 2026 (TATOLI) – La’o Hamutuk mengapresiasi niat Pemerintah Timor-Leste yang berencana akan membatalkan proyek Pelican Paradise, yang dinilai penting dalam melindungi kepentingan jangka panjang negara.
Dalam pernyataan resminya, La’o Hamutuk menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil di tengah minimnya perkembangan proyek dibandingkan dengan skala dan janji awal, serta adanya kekhawatiran terkait keberlanjutan, potensi korupsi, pelanggaran hak masyarakat, transparansi, dan risiko keuangan.
La’o Hamutuk menilai langkah ini sebagai upaya penting untuk menjaga integritas institusi serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan investasi asing di Timor-Leste. Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat langkah pencegahan guna melindungi kepentingan masyarakat.
Sejak dimulai pada 2009, proyek Pelican Paradise dinilai telah menunjukkan berbagai tanda permasalahan. Pada September 2009, pemilik proyek asal Malaysia, Edward Ong, dilaporkan mencoba memperoleh lebih dari satu miliar dolar AS dari Petroleum Fund melalui perusahaan “Asian Champ Investment”. Enam bulan kemudian, pekerja menemukan sembilan jasad di lokasi proyek, yang diduga merupakan korban masa pendudukan Indonesia.
Meski demikian, proyek tersebut tetap berlanjut, termasuk rencana pembangunan lapangan golf pada 2012. Pada 2014, otoritas lingkungan menginformasikan bahwa proyek telah dibatalkan meskipun sebelumnya telah memperoleh izin lingkungan.
Proyek kembali diaktifkan pada 2018 setelah pemerintah menyetujui proposal Special Investment Agreement (SIA) senilai sekitar 310 juta dolar AS. Setahun kemudian, nilai proyek meningkat menjadi sekitar 700 juta dolar AS, mencakup wilayah Tasi-Tolu dan Tibar seluas 558 hektare, dengan rencana pembangunan kompleks pariwisata, hotel bintang lima, lapangan golf, dan infrastruktur pendukung.
Melalui Resolusi Pemerintah No. 133/2021, negara kembali menyetujui proyek tersebut beserta perjanjian investasinya. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, implementasi proyek dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan, selain pembaruan izin lingkungan secara berulang.
Laporan Audit No. 1/2024 dari Câmara de Contas Timor-Leste juga mengidentifikasi adanya permasalahan terkait pembebasan sewa yang diberikan kepada proyek Pelican Paradise.
Selain itu, perusahaan sempat berinvestasi di sektor pendidikan dengan mendirikan sekolah internasional Pelican Grammar School yang dibuka pada Januari 2024. Pada 2025, perusahaan juga meminta negara untuk menyetor sekitar 180 juta dolar AS.
Pada 23 Maret 2026, Pemerintah Timor-Leste akhirnya mengumumkan niat untuk membatalkan proyek tersebut, meskipun pihak perusahaan menolak keputusan tersebut dengan alasan adanya kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi.
La’o Hamutuk menilai pengalaman ini mencerminkan pola berulang investasi asing yang menjanjikan, namun menimbulkan kekhawatiran terkait itikad baik, kelayakan, transparansi, dan kredibilitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan investasi eksternal di Timor-Leste.
Organisasi tersebut menyoroti sejumlah masalah struktural, seperti lemahnya proses uji kelayakan (due diligence), ketidakseimbangan antara janji dan realisasi, kurangnya transparansi kontrak, serta koordinasi kelembagaan yang belum efektif.
La’o Hamutuk menegaskan bahwa investasi asing tetap penting, namun harus didukung oleh sistem yang stabil, jelas, dan akuntabel. Proyek yang tidak jelas atau tidak berkelanjutan dinilai berpotensi merusak kepercayaan investor serius serta meningkatkan risiko sengketa hukum internasional.
Sebagai rekomendasi, La’o Hamutuk mendorong pemerintah untuk memperkuat pengelolaan investasi publik melalui verifikasi ketat, pembuktian kapasitas keuangan independen, serta transparansi kontrak. Langkah tersebut diyakini dapat melindungi sumber daya publik, mengurangi risiko, serta meningkatkan kepercayaan terhadap investasi yang berkelanjutan.
La’o Hamutuk juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya peningkatan transparansi internasional, akuntabilitas, dan praktik terbaik guna memastikan investasi asing benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Timor-Leste.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
