April ini, perekrutan juri untuk seleksi hakim STJ dan hakim Pengadilan Banding dilakukan
DILI, 02 Maret 2026 (TATOLI)— Komisi perekrutan dan seleksi untuk posisi hakim di Mahkamah Agung (STJ – Supremo Tribunál Justiça), dan di Pengadilan Banding akan melakukan proses perekrutan juri pada bulan April tahun ini.
“Kami punya waktu satu bulan untuk menyetujui dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Jadi, pada April mendatang, kami akan memulai proses perekrutan terhadap tiga atau lima juri. Setelah juri siap, kami akan membuka rekrutmen untuk tujuh hakim di Mahkamah Agung dan sembilan hakim di Pengadilan Banding,” jelas Ketua Komisi Perekrutan, Avelino Coelho usai bertemu Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão di Kantor Pemerintah, Senin (02/03).
Dalam laman resmi Pemerintah yang diakses Tatoli, disebutkan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk memberikan informasi terbaru terkait proses perekrutan juri dan hakim untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Banding.
Berita terkait : Avelino laporkan perkembangan perekrutan Hakim STJ kepada Presiden Republik
Dimana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi perlu menyetujui dokumen sebelum memasuki tahap perekrutan juri. Oleh karena itu tim telah memberikan informasi terbaru kepada PM Xanana tentang kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan persetujuan peraturan evaluasi, peraturan internal, dan manual operasional juri.
Disebutkan bahwa, kriteria untuk hakim yaitu yang telah bertugas selama 10 tahun dapat mengikuti proses rekrumen untuk hakim di Mahkamah Agung. Selain itu pengacara, dan Jaksa Penuntut Umum juga dapat melamar ke posisi hakim Mahkamah Agung tetapi harus memiliki pengalaman profesional selama 15 tahun.
Menurut hukum, diperlukan dewan juri penasihat, tetapi hingga saat ini Negara Timor-Leste belum memiliki dewan juri penasihat, sehingga undang-undang pada bagian transisi memungkinkan dewan juri ini memenuhi setidaknya dua kriteria, pertama harus berasal dari negara yang menggunakan bahasa resmi Portugis. Oleh karena itu, kompetisi akan dibuka untuk dewan juri yang akan datang dari luar negeri untuk menghindari kecurigaan dan tuduhan.
Undang-undang juga memperbolehkan akademisi untuk mengikuti seleksi, tetapi harus terlatih di bidang hukum dan bekerja di bidang peradilan selama 15 tahun. Ini berlaku untuk perekrutan hakim di Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Pengadilan Banding, hanya hakim dengan pengalaman minimal delapan tahun yang diperbolehkan.
Setelah mendengarkan laporan dari Komisi, Perdana Menteri Xanana juga memberikan arahan untuk melihat beberapa isu paling mendesak di masa mendatang.
Berita terkait : Presiden Ramos-Horta dorong pembentukan Mahkamah Agung perkuat integritas sektor yudisial
Menurut rencana, kegiatan laporan Komisi akan diserahkan kepada Kepala Pemerintah pada tanggal 30 Agustus mendatang. Dan, kemungkinan pada 28 September mendatang sudah dapat membentuk Mahkamah Agung yang akan menjamin kualitas dan imparsialitas karena juri akan memberikan tes dalam bahasa Portugis.
Avelino Coelho menjabat sebagai Ketua Komisi Rekrutmen akan memastikan seleksi kandidat hakim Mahkamah Agung yang transparan dan adil.
Dalam fungsi ini, Avelino Coelho mengoordinasikan Komisi yang terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Agung, termasuk wawancara, analisis meritokratis, dan verifikasi kandidat dengan persyaratan hukum yang ditetapkan dalam Konstitusi Republik.
Avelino Coelho sendiri memiliki karier di bidang hukum dan peradilan di Timor-Leste dengan pengalaman yang kaya dalam administrasi publik dan hukum konstitusional.
Ketua Komisi Perekrutan, Avelino Coelho da Silva saat bertemu PM Xanana didampingi dua anggota Komisi Perekrutan yaitu, Carmelita Caetano Moniz dan José Pedro Mariano Neves Camões.
TATOLI
