CGTTL soroti minimnya pengawasan dana perubahan iklim
DILI, 10 Maret 2026 (TATOLI) – Core Group Transparency Timor-Leste (CGTTL) menyoroti minimnya pengawasan terhadap dana perubahan iklim yang disalurkan ke Timor-Leste dan mendorong masyarakat sipil, akademisi, serta media untuk memperkuat pemantauan terhadap penggunaan dana tersebut.
Isu tersebut disampaikan CGTTL dalam sebuah seminar yang bertujuan membagikan informasi mengenai perubahan iklim dan mekanisme pendanaan iklim kepada masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas media di Timor-Leste.
Koordinator CGTTL, Jemicarter M dos Reis, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan pengetahuan publik mengenai pengelolaan dan pemantauan dana perubahan iklim yang berasal dari mitra internasional.
“Tujuan kegiatan ini adalah membagikan informasi kepada masyarakat sipil, akademisi, dan media mengenai perubahan iklim serta pendanaan iklim. Hal ini penting agar publik memahami bagaimana dana tersebut dikelola,” kata Jemicarter kepada wartawan di aula Asosiasi HAK Faról, Dili, Selasa ini.
Menurutnya, dukungan pendanaan untuk perubahan iklim di Timor-Leste telah dimulai sejak 2008 melalui fasilitas pendanaan lingkungan global (GEF – Global Emviroment Facility) sebesar sekitar US$92 juta. Namun, selama bertahun-tahun dana tersebut belum mendapatkan pemantauan yang memadai.
Ia menjelaskan CGTTL mulai melakukan pelacakan terhadap aliran dana tersebut pada 2021 dan menemukan sejumlah informasi terkait pengelolaan dana, meskipun manfaatnya bagi masyarakat dinilai masih terbatas.
Timor-Leste sendiri bukan negara penyumbang besar emisi gas rumah kaca, dengan kontribusi sekitar 0,003 persen secara global. Namun, dampak perubahan iklim yang dirasakan negara ini tergolong besar.
Salah satu contoh adalah bencana banjir besar yang terjadi pada 2021 akibat Siklon Tropis Seroja, yang menyebabkan hampir 10.000 keluarga harus dievakuasi ke tempat aman, puluhan rumah rusak berat, serta sekitar 40 orang kehilangan nyawa.
“Dana perubahan iklim seharusnya digunakan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi di komunitas yang paling terdampak. Namun, masyarakat dan otoritas lokal sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai penggunaan dana tersebut,” ujar Jemicarter.
Karena itu, CGTTL meminta masyarakat sipil untuk ikut memantau penggunaan dana iklim agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh komunitas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kerusakan rumah akibat banjir, angin kencang, maupun bencana alam lainnya.
Selain itu, organisasi tersebut juga meminta pemerintah meningkatkan kontrol terhadap pengelolaan dana perubahan iklim agar dapat digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Akademisi dan Universitas Dili (UNDIL), Ana Menezes mengakui sebagai mahasiswa dirinya sendiri selama ini tidak begitu mengerti apa itu dana perubahan iklim dan bagaiaman proses penyaluran dana tersbeut terhadap negara-negara berkembang.
“Lokakarya ini sangat membantu karena akan ada penjelasan mendalam, dan nantinya kita tahu bagaiaman dana tersbeut disalurkan dan bagaimana sebagai masyarakat juga mendapat dampak signifikan,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk Lingkungan pada pemerintahan kedelapan dan mitra internasional meluncurkan laporan pengeluaran publik terkait perubahan iklim dan tinjauan kelembagaan pada 2022.
Saat peluncuran laporan tersebut, Menteri Keuangan saat itu, Rui Augusto Gomes, menyatakan laporan tersebut mencakup periode 2018 hingga 2021 dan memberikan informasi mengenai kebijakan perubahan iklim, lembaga pelaksana, serta pengeluaran publik di sektor prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Nasional 2011–2030.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir pengeluaran publik pemerintah untuk program perubahan iklim menunjukkan tren menurun, sebagian dipengaruhi situasi politik yang membuat negara beroperasi dalam sistem anggaran duodécimo pada periode 2017 hingga 2020.
Di sisi lain, bencana alam yang melanda Timor-Leste pada 2020 dan 2021, termasuk dampak Siklon Seroja, menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, perumahan, dan infrastruktur dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 245 juta dolar AS.
Bencana tersebut merusak rumah warga, lahan pertanian, serta jaringan listrik dan komunikasi di beberapa wilayah. Lebih dari 30.000 orang terpaksa mengungsi, sementara sekitar 4.000 hektar lahan pertanian mengalami kerusakan.
Sementara itu, pemerintah bersama mitra pembangunan terus mendorong kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap risiko bencana yang semakin meningkat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
