Hadapi ketidakpastian global, Pemerintah tetapkan langkah stabilisasi harga BBM
DILI, 25 Maret 2026 (TATOLI) — Pemerintah melalui Dewan Menteri menyetujui rancangan Keputusan-Undang-Undang yang menetapkan langkah-langkah sementara untuk stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menjamin keamanan pasokan energi nasional, di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.
Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral, Francisco da Costa Monteiro, dengan tujuan utama mengurangi dampak gejolak internasional terhadap sektor energi, menjaga stabilitas harga bahan bakar di dalam negeri, serta memastikan keberlanjutan distribusinya.
Dalam wawancara, Menteri Francisco Monteiro menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi risiko terhadap ketahanan energi nasional.
Berita terkait : Tercatat harga bensin di Timor-Leste rata-rata naik
“Hari ini kami mempresentasikan langkah-langkah sementara untuk mengatasi masalah keamanan energi di negara kita, dengan mempertimbangkan situasi ketidakpastian global, serta menilai perlunya intervensi pemerintah guna meminimalkan dampak terhadap perekonomian nasional dan mengendalikan harga minyak di masa mendatang. Dewan Menteri telah menyetujuinya, dan Presiden juga telah menginformasikan bahwa undang-undang dekrit tersebut akan segera diberlakukan,” ujar Menteri Francisco.
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah penetapan batas maksimum harga bahan bakar yang akan disubsidi melalui Anggaran Umum Negara. Harga ditetapkan tidak melebihi US$1,50 per liter untuk bensin, US$1,65 per liter untuk diesel, US$2,50 per liter untuk etanol, serta US$4,20 per kilogram untuk LPG.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan mekanisme koordinasi antara entitas publik dan operator sektor energi guna memastikan kelancaran pasokan. Langkah-langkah pengendalian pasar turut diperkuat, termasuk peningkatan pengawasan, penerapan sanksi terhadap pelanggaran, serta upaya pemberantasan pengalihan ilegal bahan bakar bersubsidi.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat, menekan dampak kenaikan harga terhadap perekonomian, serta menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi secara stabil, di tengah dinamika ketidakpastian global yang mempengaruhi sektor energi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
