Pelican Paradise klarifikasi isu pembatalan proyek
DILI, 25 Maret 2026 (TATOLI) – Pelican Paradise memberikan klarifikasi atas isu rencana pembatalan proyek dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian Special Investment Agreement (SIA) sebagai dasar pelaksanaan investasi di Timor-Leste.
Dalam pernyataan Offisial Statement Pelican Paradise di laman resminya, menjelaskan bahwa berdasarkan SIA yang ditandatangani pada 03 Januari 2022, negara memiliki kewajiban yang mengikat, termasuk menyediakan pasokan listrik dan air yang memadai serta membersihkan lokasi proyek dari penghuni. Kedua hal ini merupakan prasyarat utama agar proyek dapat berjalan.
Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, Pelican Paradise mengaku telah berulang kali mengangkat kebutuhan tersebut, khususnya untuk tahap pertama proyek. Namun, sejumlah surat yang dikirimkan kepada pihak berwenang tidak mendapatkan tanggapan.
Berita terkait : Pemerintah siap batalkan investasi Pelican Paradise di Tibar
Selain itu, berbagai pertemuan juga telah dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri, TradeInvest, BTL (Bee Timor-Leste), EDTL (Pusat Listrik Timor-Leste), serta otoritas terkait lainnya, namun belum menghasilkan solusi, sementara kebutuhan dasar proyek masih belum terpenuhi.
Hingga saat ini, lokasi proyek disebut belum memiliki akses air dan listrik yang memadai. Pasokan tersebut harus didatangkan dari luar area proyek dan sepenuhnya berada di luar kendali investor. Tanpa dukungan tersebut, pembangunan skala besar dinilai tidak dapat dilaksanakan.
Meski demikian, Pelican Paradise menyatakan tetap menunjukkan komitmen dengan membangun Show Unit Gallery menggunakan tangki air dan generator sebagai solusi sementara, yang dibiayai sendiri oleh perusahaan.
Pelican Paradise juga menegaskan bahwa keterlambatan proyek bukan disebabkan oleh pihak investor, melainkan karena belum terpenuhinya kewajiban pemerintah, termasuk penyediaan sertifikat tanah dan finalisasi perjanjian SIA, yang disebut memakan waktu hingga sekitar 14 tahun.
“Situasi saat ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Setiap upaya pembatalan proyek dalam kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan terhadap perjanjian,” demikian pernyataan tersebut.
Sementara, Manajer Proyek Pelican Paradise, Osvaldo Boavida, melalui akun resmi TikTok perusahaan, menegaskan kembali komitmen investasi di kawasan Tasi Tolu dan Tibar. Ia mengingatkan bahwa kewajiban penyediaan air dan listrik telah diatur secara jelas dalam perjanjian investasi khusus tersebut.
Berita terkait : Bangun hotel bintang lima, Pemerintah TL-Pelican Paradise tandatangani SIA
Ia juga membacakan bagian klausul dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa “negara wajib memastikan ketersediaan sumber listrik dan air yang cukup, serta melakukan relokasi penghuni di area proyek sebelum pekerjaan dimulai”.
Pelican Paradise kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek dan meminta pemerintah Timor-Leste melalui Pemerintah Konstitusional IX untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati agar proyek dapat direalisasikan pada 2026.
Sementara itu, Direktur Pelican Paradise Holdings Timor-Leste, Samuel Ong, kepada TATOLI menyatakan bahwa tanggapan resmi perusahaan telah dipublikasikan melalui media sosial dan untuk saat ini pihaknya tidak memberikan wawancara tambahan.
Di sisi lain, Pemerintah Timor-Leste berencana akan membatalkan investasi proyek Pelican Paradise di Tibar, Liquiça, setelah proyek tersebut dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan selama sekitar 15 tahun.
Rencana pembatalan proyek tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Francisco Kalbuadi Lay dan telah mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.
Pemerintah menilai proyek berjalan lambat meskipun dukungan dasar seperti air dan listrik telah disiapkan, walaupun hingga kini belum sepenuhnya memadai. Pelican Paradise juga dilaporkan pernah mengajukan permintaan dukungan dana sebesar 180 juta dolar AS dengan bunga 4 persen per tahun untuk pengembangan infrastruktur.
Proyek yang disepakati melalui SIA sejak 2022 ini mencakup tiga komponen utama seperti Pemerintah harus menyediakan lahan, air dan listrik dan sempat memulai pembangunan simbolis pada November 2022.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
