Pemerintah ingin dorong transparansi sektor swasta melalui Sistem Lisensi Komersial Baru

Menteri Perdagangan dan Industri, Filipus Nino Pereira bersama dengan entitas terkait meluncurkan sistem perizinan komersial sektoral untuk sektor swasta, di ruang rapat MCI Bebora, Senin (16/03). Foto spesial

DILI, 16 Maret 2026 (TATOLI)—Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Industri (MCI) meluncurkan Sistem Informasi Lisensi Komersial dan Industri guna mendorong transparansi, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha di Timor-Leste.

Menteri Perdagangan dan Industri, Filipus Nino Pereira, mengatakan bahwa peluncuran lisensi sektoral untuk aktivitas komersial merupakan bagian dari kebijakan pemerintah konstitusional kesembilan yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan agar lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah sektor swasta dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara aman sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Kita telah memiliki rezim umum untuk lisensi kegiatan ekonomi, di mana lembaga SERVE berperan melakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen. Namun, terdapat proses penting lainnya seperti pra-inspeksi dan inspeksi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan menggunakan lisensi mereka secara benar dan bertanggung jawab,” ujar Menteri Filipus dalam peluncuran sistem yang berlangsung di gedung MCI, Dili, Senin ini.

Ia menjelaskan bahwa saat ini semakin banyak perusahaan internasional maupun pengusaha lokal yang membuka usaha di berbagai wilayah di Timor-Leste, termasuk toko-toko yang menjual bahan konstruksi. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan perusahaan yang menjalankan kegiatan lain di luar izin yang dimiliki.

Karena itu, melalui sistem lisensi baru ini pemerintah dapat memperkuat kontrol terhadap kegiatan usaha melalui mekanisme inspeksi, sekaligus mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi.

“Dengan sistem ini kita dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan lingkungan bisnis yang saat ini sedang kita upayakan agar lebih produktif dan kompetitif,” katanya.

Menteri Filipus juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem perizinan usaha. Ia menyebutkan bahwa sistem digital tersebut memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat lisensi dilakukan secara daring.

“Sistem digital ini memberikan kemudahan bagi sektor swasta dan perusahaan untuk memproses dokumen dan memperoleh sertifikat lisensi melalui platform online,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi terkait sistem tersebut telah berlaku, sementara pemerintah juga telah menyiapkan sumber daya manusia serta sistem pendukung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan dekret yang mengatur prosedur serta sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan lisensi yang diberikan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCI-TL), Jorge Manuel Serrano, mengatakan bahwa lembaganya hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung inisiatif tersebut.

Menurutnya, sistem baru ini merupakan langkah positif untuk menyederhanakan proses registrasi usaha melalui mekanisme digital.

“Kami melihat proses yang lebih mudah yang dapat membantu lisensi sektoral berjalan lebih cepat, terutama di sektor perdagangan dan industri. Sistem ini juga membantu mengidentifikasi perusahaan milik pengusaha Timor-Leste maupun asing, sehingga dapat memperkuat pengawasan terhadap lisensi usaha,” katanya.

Dilain pihak, Direktur Jenderal Perdagangan, Elias de Jesus, menambahkan bahwa peluncuran sistem tersebut menjadi momentum penting dalam penataan aktivitas komersial di Timor-Leste.

Ia menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mempermudah identifikasi dan klasifikasi kegiatan usaha yang memerlukan lisensi sektoral, sekaligus menetapkan kriteria serta persyaratan yang transparan bagi para pelaku usaha.

“Sistem ini memfasilitasi proses pengajuan, analisis hingga persetujuan lisensi yang pada akhirnya menghasilkan izin resmi bagi perusahaan untuk beroperasi secara legal dan aman,” ujar Elias.

Ia menambahkan bahwa melalui transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi yang dihadirkan oleh sistem tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan dunia usaha di Timor-Leste, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

 

Ramadan Publisidade

Leave a Reply

Latest Post

Sponsored