Perkuat kerjasama, delegasi g7+ bertemu Perwakilan Menteri Kehakiman Kongo
KINSHASA, 24 Maret 2026 (TATOLI) –Delegasi tingkat tinggi dari g7+, dipimpin Sekretaris Jenderal Helder da Costa, bertemu Kepala Staf Kementerian Kehakiman Republik Demokratik Kongo, Gaston Osango. Dimana, dalam pertemuan itu Gaston Osango mewakili Menteri Kehakiman Kongo yang saat ini sedang melakukan kunjungan tugas di Brussels.
Selama pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kementerian dan menegaskan kembali peran penting Republik Demokratik Kongo sebagai anggota pendiri g7+. Beliau mencatat bahwa, setelah Pertemuan Menteri g7+ ke-6 di Timor-Leste, Republik Demokratik Kongo bersama Liberia ditunjuk sebagai Wakil Ketua g7+ untuk periode 2026–2027. Penunjukan ini mencerminkan kepemimpinan negara yang semakin berkembang baik di dalam kelompok maupun di panggung global, termasuk peran aktifnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Delegasi tersebut memberikan pengarahan kepada Kementerian tentang perkembangan terkini, termasuk Pertemuan Tingkat Tinggi yang diadakan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara anggota mendukung Konsensus New York dan secara resmi meluncurkan Pusat Respons Penasihat Cepat.
Dimana, Pusat tersebut memberikan bantuan hukum dan teknis kepada negara-negara anggota, khususnya dalam negosiasi kompleks terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Sekretaris Jenderal mengusulkan penunjukan seorang koordinator di Kementerian Kehakiman untuk memfasilitasi koordinasi dan mengidentifikasi kasus-kasus hukum di mana Yayasan g7+ dapat memberikan dukungan.
Sementara itu, diskusi juga berfokus pada penguatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan sistem peradilan melalui pembelajaran antar negara anggota g7+ dan berbagi pengetahuan.
Dalam pertemuan itu, atas nama Menteri, Osango menyambut baik inisiatif tersebut, seraya mencatat bahwa prioritas yang digariskan oleh g7+ selaras dengan agenda reformasi Pemerintah yang sedang berlangsung.
Prioritas tersebut meliputi negosiasi ulang perjanjian sumber daya, penguatan langkah-langkah anti-korupsi, dan pengembangan kerangka hukum baru tentang transparansi dan konflik kepentingan. Dimana, beliau menekankan pentingnya kerja sama internasional dan pertukaran antar negara, serta menggambarkan g7+ sebagai platform vital bagi negara-negara yang menghadapi tantangan serupa untuk berbagi pengalaman dan solusi.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama antara Kementerian Kehakiman dan g7+, khususnya melalui penguatan koordinasi teknis, perluasan pembelajaran antar negara, dan penggunaan efektif Pusat Respons Konsultasi Cepat untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa sumber daya alam berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Reporter : Digna Serrão (Penerjemah : Armandina Moniz)
Editor : Rafael Ximenes de A. Belo
