TL Jadi Ketua ASEAN 2029, PM Xanana minta kesiapan sektor swasta

DILI, 24 Maret 2026 (TATOLI)– Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, menyerukan agar sektor swasta melakukan persiapan maksimal dalam mendukung pembangunan negara, seiring dengan rencana Timor-Leste menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 2029.

Hal ini disampaikan PM Xanana usai melakukan dialog dengan sektor swasta dan pemerintah pada kegiatan peluncuran Laporan Kinerja Ekonomi Timor-Leste 2025 di Pusat Konvensi Dili yang digelar oleh Bank Sentral Timor-Leste (BCTL), Senin (23/03).

Menurut PM, kesiapan dari semua pihak, khususnya sektor swasta, menjadi kunci karena momentum ini merupakan peluang strategis bagi negara.

“Jadi kita harus melihat apa yang harus dilakukan, dan pada 2029 saat KTT ASEAN yang akan dihadiri oleh 6.000 orang dari 10 anggota ASEAN, termasuk negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan mitra kerja sama ASEAN lainnya, kita harus siap. Pemerintah menyiapkan aspek politik, sementara sektor swasta menyiapkan logistik, fasilitas, dan aspek lainnya,” ujar PM Xanana.

Sementara itu, setelah dialog, Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste (CCI-TL) menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah untuk melaksanakan lima komitmen pembangunan ekonomi nasional.

Kesepakatan ini merupakan hasil dialog bertema “Memperkuat Kemitraan untuk Mempercepat Pembangunan Ekonomi Nasional” yang digelar bersamaan dengan peluncuran laporan BCTL.

Perjanjian ditandatangani oleh Ketua CCI-TL, Jorge Manuel de Araújo Serrano, dan Menteri Perdagangan dan Industri, Filipus Nino Pereira, disaksikan oleh PM Xanana, Wakil PM Bidang Ekonomi Francisco Kalbuadi Lay, serta Gubernur BCTL, Heldér Lopes.

Pentingnya tindakan ini adalah untuk menegaskan kembali bahwa kemitraan yang baik dan kuat antara kedua pihak akan mempercepat pembangunan ekonomi yang beragam, tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

Dalam semangat kemitraan strategis dan tanggung jawab bersama, Pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk melaksanakan lima komitmen :

1. Reformasi Struktural Lingkungan Bisnis. Tujuan reformasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif di tingkat regional dan global melalui reformasi kelembagaan dan peraturan untuk menyederhanakan dan mendigitalisasi prosedur administrasi, termasuk pembentukan sistem digital untuk identitas tunggal. Meningkatkan transparansi dan mengurangi birokrasi, memperkuat kepastian hukum dan prediktabilitas bagi investor.
2. Mendinamiskan Investasi di Sektor Produktif, di mana sektor swasta menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong diversifikasi ekonomi dengan meningkatkan investasi di bidang pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan jasa, serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang agrobisnis, manufaktur, perhotelan, dan jasa. Mendorong inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing dan memperbaiki sistem manajemen bisnis berdasarkan praktik kewirausahaan profesional, termasuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan manajemen keuangan.
3. Mendorong Akses Keuangan, di mana Pemerintah dan sektor swasta terus bekerja sama untuk memfasilitasi akses keuangan bagi perusahaan-perusahaan nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Mempercepat proses jaminan untuk memfasilitasi akses keuangan, mengembangkan instrumen keuangan inovatif, dan memperkuat inklusi keuangan dalam perekonomian nasional.
4. Memfasilitasi Akses Pasar, di mana Pemerintah dan sektor swasta berkomitmen untuk terus bekerja sama untuk mengakses pasar nasional, regional, dan global dengan meningkatkan produktivitas dan produksi dalam negeri, mendorong substitusi impor dan ekspor, menarik investasi asing langsung, dan mendorong kemitraan antara perusahaan nasional dan internasional, serta mendorong produksi regional dan rantai nilai global.
5. Melembagakan Dialog Publik-Swasta, yaitu, Pemerintah dan sektor swasta akan membangun mekanisme permanen dan terstruktur untuk dialog publik-swasta guna mengidentifikasi hambatan strategis, merumuskan solusi kebijakan berbasis bukti, dan memantau implementasi reformasi.

Dengan demikian, Pemerintah telah menerima usulan perjanjian kerja sama lintas sektoral dari CCI-TL dan akan menyusun serta menandatanganinya pada momen bersejarah ketika Timor-Leste akan merayakan ulang tahun ke-24 Restorasi Kemerdekaan tahun ini.

Kesepakatan tersebut juga menyatakan bahwa Timor-Leste telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ASEAN menawarkan peluang investasi dan akses ke pasar yang besar, sehingga Pemerintah dan sektor swasta akan terus bekerja sama untuk memanfaatkan peluang-peluang ini.

Deklarasi ini mencerminkan kemauan politik yang kuat dan keselarasan strategis antara Pemerintah dan sektor swasta untuk mengubah struktur ekonomi Timor-Leste menjadi ekonomi yang dipimpin dan didukung oleh investasi sektor swasta.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor: Armandina Moniz